FOLLOW US                                              

Knowledge Sharing – Pencabutan/Penyederhanaan Regulasi dan Perizinan Sektor ESDM

Bertempat di Auditorium Graha Surveyor Indonesia, Divisi Perencanaan Perusahaan Pengembangan Sistem Mutu K3LL dan Organisasi (DP3SO) menyelenggarakan acara Knowledge Sharing bertajuk Pencabutan / Penyederhanaan Regulasi dan Perizinan Sektor ESDM. Acara dihadiri perwakilan dari Sekretariat Perusahaan, Divisi Pengembangan Bisnis, Sektor dan Divisi Bisnis. Bertindak sebagai pembicara Euis Emalian Noer, ahli Utama DP3SO.

Dalam presentasinya Euis menjelaskan bahwa di awal bulan Maret 2018, Kementrian ESDM mengumumkan telah dilakukan deregulasi terhadap beberapa peraturan dan perijinan yang dinilai menghambat investasi di sektor Migas, Ketenagalistrikan, Minerba, EBTKE, SKK Migas dan BPH Migas.
Total ada sekitar 90 regulasi dan 96 sertifikasi/rekomendasi/perizinan yang dihapus atau direvisi. Penataan puluhan regulasi dan perizinan yang dinilai tumpang tindih dan tidak relevan lagi itu sebagai upaya untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia. “Tujuan pemerintah menyederhanakan berbagai peraturan tersebut bertujuan antara lain untuk menghilangkan duplikasi sertifikasi, memangkas rantai birokrasi dan efektifitas tahapan kegiatan usaha.” jelas Euis.

Perizinan sektor migas yang dihapus misalnya yang terkait rekomendasi Tenaga Kerja Asing (TKA), seperti Izin Mempergunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA): surat keterangan penyalur BBM, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) perusahaan penunjang migas, persetujuan desain, serta persetujuan penggunaan peralatan migas.

Selanjutnya, di bidang mineral dan batu bara, dari 64 perizinan yang dihapus antara lain tanda registrasi untuk perusahaan pengangkutan dan penjualan, izin prinsip pengolahan dan/atau pemurnian, SKT minerba, dan rekomendasi tenaga kerja asing.

Berikutnya, di bidang EBTKE, perizinan yang dihapus misalnya izin penggunaan gudang bahan peledak panas bumi, rekomendasi Pembelian dan penggunaan bahan peledak panas bumi, rekomendasi pemusnahan bahan peledak Panas Bumi, Rekomendasi RPTKA dan IMTA, penerbitan Sertifikat Kelayakan Penggunaan Peralatan dan Instalasi Panas Bumi dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Jasa Penunjang Panas Bumi.

Pencabutan atau penyederhanaan regulasi ini bisa menjadi ancaman atau peluang bagi bisnis PTSI. Hai ini karena banyak pekerjaan PTSI yang berhubungan langsung dengan peraturan dan perijinan di sektor migas dan minerba. “Dari kebijakan deregulasi pemerintah ini selain menjadi ancaman buat perusahaan karena hilangnya entry barriers di dalam industri ini, namun juga dapat menjadi suatu opportunity bagi PTSI untuk bidang pengawasan di sektor ESDM. PTSI harus mempelajari lebih dalam terkait peraturan yang dicabut dan rancangan peraturan pengganti yang sedang disiapkan Kementrian ESDM. PTSI juga harus mampu mengidentifikasi dan mereview kembali SOP pekerjaan dan kompetensi tenaga ahli agar supaya mampu bersaing setelah berlakunya deregulasi tersebut.” jelas Euis.