Keterbukaan Informasi Publik

Layanan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik merupakan aspek yang tidak terpisahkan dari demokrasi

Keterbukaan informasi publik menjadi aspek penting demokrasi dalam pemenuhan hak individu atas informasi publik. Di Indonesia sendiri pengakuan atas akses memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia

tercantum dalam konstitusi UUD 1945 pada pasal 28F, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 14 ayat (1) dan (2), Serta UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN pada pasal 9 Ayat (1). Pengakuan akses terhadap informasi sebagai hak asasi manusia juga tercantum dalam pasal 19 Kovenan international Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Right) dan pasal 19 Deklarasi Universal HAM PBB pada tahun 1946.

Untuk mendorong keterbukaan informasi publik maka lahirlah Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang disahkan DPR RI pada 3 April 2008. UU KIP mulai efektif berlaku tanggal 1 Mei 2010 dan lahir dengan dasar dan tujuan bahwa Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta bagian penting dari ketahanan nasional sesuai dengan Pasal 28F UUD 1945.

Keterbukaan informasi publik juga menjadi salah satu elemen penting bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik atau Good Governance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Good Governance diartikan sebagai pengelolaan segala macam urusan publik secara efektif melalui pembuatan peraturan dan/atau kebijakan yang absah demi untuk mempromosikan nilai-nilai kemasyarakatan. Dalam keterbukaan informasi publik terdapat beberapa prinsip yang dapat mewujudkan Good Governance yaitu prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas.