FOLLOW US                                              

Kecelakaan Kerja : Penerapan K3 Rendah

(Business Indonesia) , Jakarta, Kesadaran pelaku usaha dan pekerja dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja dinilai masih rendah, sehingga angka kecelakaan kerja pun tinggi. Direktur Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kementerian Ketenagakerjaan Amri Ak menyatakan tingginya angka kecelakaan kerja disebabkan masih rendahnya penerapan standar itu. Padahal, kecelakaan kerja dapat mengganggu produktifitas dan menambah beban biaya perusahaan.

“Penerapan K3 masih dianggap (perusahaan) sebagai beban biaya yang harus dikeluarkan, “kata Amri di Jakarta, selasa (28/2).

Dia menyebut ada 7-8 kecelakaan kerja setiap harinya di industri. Dengan jumlah tersebut perusahaan justru malah berpotensi menambah biaya, mencakup biaya perawatan pekerja dan hilangnya produktivitas karena pekerja harus beristirahat. Hal itu dinilainya sebagai kerugian riil yang akan langsung dirasakan oleh perusahaan.

BPJS Ketenagakerjaan juga mencatat tingginya kecelakaan kerja. Data itu mengacu pada statistik penggunaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Hingga Desember 2015 tercatat 110.285 kasus kecelakaan kerja, dengan perincian 97,72% merupakan kasus sembuh, 0,48% meninggal dunia dan 1,80% menderita kecacatan.

Hingga April 2016, dana yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk biaya Jaminan JKK mencapai Rp. 263,5 miliar. Persentase tersebut berkontribusi 12,13% dari keseluruhan dana yang dikeluarkan untuk jenis jaminan lainnya.

Amri menambahkan rendahnya penerapan K3 diperparah kondisi penggunaan alat pelindung diri (APD) oleh perusahaan yang tidak sesuai standar. Padahal, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 8/2010 telah mewajibkan pengurus tempat kerja menyediakan APD sesuai dengan jumlah tenaga kerja dan risiko perusahaan. “Peredaran APD tiruan memperparah pelanggaran penerapan K3”.

Dia mengungkapkan pemerintah segera mengeluarkan aturan teknis terkait pengujian produk APD. Rencananya, Balai K3 milik pemerintah akan menjadi laboratorium pengujian. “Jika pengawas dari Kemenaker menemukan penggunaan APD tiruan maka bisa dibuat BAP (Berita Acara Perkara)”.
Auditor Senir PT Surveyor Indonesia Sandly Anthony mengungkapkan banyak temuan instrument K3, khususnya APD, yang tak memiliki dokumen keaslian produk.

“Pengadaan APD di perusahaan menjadi biaya yang paling berpotensi tinggi untuk dipotong anggarannya,” ujar Anthony.
Dia menekankan peran APD dalam keselamatan kerja sebagai pengurang dampak suatu insiden. Oleh karena itu, pelaku usaha maupun pemerintah harus memperhatikan penggunaan alat tersebut.

Business Director Infrastucture, Construction, Energy and Government Market PT 3M Indonesia Audist Subekti menyatakan penggunaan produk tiruan justru menambah beban biaya perusahaan. (M. Nurhadi Pratama)

Leave a Comment